Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan secara serius pada perubahan cuaca dan mulai intensifnya turun hujan yang berakibat langsung pada produksi dan distribusi pangan. Angin puting beliung di berbagai wilayah serta tanda-tanda bencana seperti longsor dan kebakaran saat menghadapi pergantian musim kemarau menuju musim hujan mulai tampak di beberapa titik di Indonesia.

Pada produksi pangan, lanjut Akmal, terutama pangan pokok seperti beras sangat terpengaruh oleh kondisi musim hujan yang memberikan dampak pada kualitas gabah yang rendah karena kandungan air yang tinggi, hingga pada kegagalan panen akibat hama penyakit yang semakin pesat pertumbuhannya. Kandungan air pada gabah dapat diatasi dengan teknologi pasca panen, namun gagal panen dapat menimbulkan rentetan masalah dimulai dari manajemen stock hingga tata niaga yang berujung pada keresahan masyarakat baik petani sebagai produsen maupun masyarakat umum sebagai konsumen.

Dengan kondisi mata rantai distribusi yang belum baik ditambah kondisi musim hujan yang juga mengganggu produksi pangan sehingga tidak optimal, maka saat ini tantangan berat bangsa ini adalah masalah manajemen stock pangan.

“Saya yakin pemerintah sudah menyadari bahwa pada musim hujan yang sangat intens ini akan menimbulkan dampak serius pada bencana sekaligus mempengaruhi kondisi pangan baik produksi, distribusi maupun tata niaganya,” ujar politisi F-PKS ini.

Akmal mengatakan, bahwa gejolak masyarakat pada segmen petani saat ini adalah pada petani bawang. Beberapa kalangan membandingkan sikap pemerintah yang tidak konsisten pada respon pangan ini. Pada momen tertentu, ketika harga pangan mendapat harga yang baik, dan banyak konsumen tidak keberatan pada harga pangan tersebut dikarenakan produk pangan itu dalam kategori premium. Namun respon pemerintah sangat agresif terhadap harga yang tinggi sehingga muncul HET (harga eceran tertinggi) pada beras premium.  Ketika harga bawang jatuh, di daerah Jawa Tengah, pemerintah terlihat acuh sehingga penyelesaian masalah yang dihadapi petani bawang tidak segera mendapat penyelesaian sesuai harapan.

“Permasalahan bawang pada awal tahun hampir selalu terjadi. Rutinitas ini seperti ritual buruk yang tidak dapat diatasi. Padahal baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah punya potensi yang besar untuk mengatasai persoalan yang selalu berulang ini.  Pemerintah sangat mampu beli bawang rakyat, apakah itu melalui Bulog ataupun BUMD yang dapat dibentuk oleh pemerintah daerah.  Bahkan bila ini dilakukan, pemerintah mampu mendapat keuntungan,” urai legislator daerah Sulawesi Selatan II ini.

Bulog, lanjut Akmal, perlu diberikan instrumen lebih pada penanganan masalah bawang yang selalu berulang ini. Banyak rakyat miris dengan respon pemerintah ini dikarenakan kelambatannya pada pertolongan yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat, namun sangat slow respon.  Kemampuan pemerintah daerah bila hanya menginstruksikan PNS di lingkungannya untuk menyerap 111,46 ribu ton bawang merah tidak akan sanggup meski harga yang diberlakukan hampir 3 kali lipat dari Rp 6 ribu ke Rp 15 ribu. Yang paling dibutuhkan adalah instrumen penyelamatan dengan serapan masif pada harga layak yang nantinya dapat dijual pada waktu yang tepat.

"Semoga peringatan ini dapat ditangkap pemerintah, bahwa mengawali tahun 2018 pemerintah dapat memberikan prestasi kenyamanan sosial pada rakyat kecil seperti petani bawang merah. Evaluasi kelemahan-kelemahan 2017 dapat menjadi rujukan agar permasalahan pangan yang kemungkinan terjadi di 2018 dapat diantisipasi sehingga permasalahan tidak muncul kembali,” mantapnya. (hs/sc)